Penghapusan UN SD Sesuai Kurikulum Baru

Jakarta 4 Februari 2015-Pakar dan konsultan pendidikan Munif Chatib menilai penghapusan ujian nasional sekolah dasar mulai 2014 sejalan dengan kurikulum baru yang akan diterapkan Juli 2013.

"Dengan penerapan kurikulum pendidikan yang baru, pelaksanaan UN menjadi tidak penting lagi. Harusnya bukan hanya UN SD yang dihapus, namun untuk seluruh jenjang," katanya di Semarang, Kamis.

Hal tersebut diungkapkannya usai peluncuran bukunya yang berjudul "Guardian Angel", sekaligus wisuda lulusan sekolah yang diberi nama seperti bukunya itu di Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Semarang.

Munif mengungkapkan sangat mengapresiasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32/2013 tentang Perubahan Atas PP Nomor 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang salah satunya mengatur penghapusan UN SD.

"Saya sudah dengar itu. Ada PP baru, UN SD 'bye-bye'. Pelaksanaan UN memang tidak sejalan dengan kurikulum baru yang tematik integratif. Kan tidak mungkin tematik integratif dievaluasi lewat UN," katanya.

Ia menilai penerapan kurikulum baru sebenarnya menjadi jalan masuk untuk penghapusan UN seluruh jenjang pendidikan, sebab cara evaluasi pada kurikulum baru menggunakan pola "authentic assessment".

Menurut dia, sistem evaluasi model 'multiple choice' (pilihan ganda) sebagaimana UN tidak "nyambung" dengan kurikulum baru sehingga dirinya yakin nantinya UN SMP dan SMA sederajat juga akan dihapuskan.

"Saya melihat pertimbangan UN bukan masalah akademis lagi karena di sekolah-sekolah sebenarnya sudah selesai. Namun, ini sudah masuk politik karena rantainya panjang," kata pria kelahiran Surabaya, 5 Juli 1969 itu.

Munif yang juga salah satu anggota Tim Penyusun Kurikulum 2013 mengatakan UN memiliki rantai yang sangat panjang, mulai perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi ibarat "lingkaran setan" yang susah untuk diputus.

"Nanti kalau (UN, red.) dihapus, nanti ada yang kehilangan pekerjaan, dan sebagainya. EValuasi belum selesai, sudah direncanakan lagi, dan seterusnya. Cara memotong lingkaran setan itu ya ubah kurikulum," katanya.

Kalaupun UN mau dipertahankan, kata dia, tujuannya cukup untuk pemetaan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia, tidak boleh lagi menjadi salah satu syarat kelulusan seperti sekarang ini.

Puncak musim penghujan, DKI perkuat tanggul pesisir utara

 Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah melakukan antisipasi untuk menghadapi puncak musim penghujan. Berdasarkan data dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) curah hujan besar akan terjadi pada 3-5 Februari 2015. Selain itu air pasang laut dari utara diperkirakan juga akan terjadi.

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah mengatakan, pihaknya telah mempersiapkan berbagai cara untuk menghadapi puncak musim penghujan. Caranya dengan memperkuat tanggul di pesisir utara Jakarta. Sebab berdasarkan pengalaman, kawasan tersebut rawan terjadinya banjir atau luapan air.

"Jadi kami maksimalkan pengalaman hujan kecil kemarin-kemarin ini. Kami perkuat tanggul di Sunter dan Kelapa Gading. Begitu juga dengan pompa-pompanya," katanya di Balai Kota DKI Jakarta.

Dia menambahkan, setidaknya ada tiga pompa yang rusak di Kampung Bandang dan Rawa Badak. Rencananya perbaikan akan dilakukan dalam satu dua hari ke depan. Harapannya dapat beroperasi ketika volume air mulai meningkat di kawasan utara Jakarta ini.

"Dalam Rapim (Rapat Pimpinan) kemarin dibahas soal tanggul di Sunter, begitu juga pompa kemarin mati diminta untuk diperbaiki. Semua dibahas pompa air dari Pluit hingga Marunda," jelasnya.

Mantan wali kota Jakarta Pusat ini mengungkapkan, pihaknya juga melakukan penertiban bangunan yang berada di bantaran sungai, kali dan waduk. Sebab salah satu penyebab terjadinya banjir adalah penyempitan pada saluran yang dilalui air. Menurutnya, kondisi ideal untuk sungai adalah delapan hingga dua belas meter lebarnya

Jakarta hujan terus,warga tetap terobos jalan lanjutkan aktivitas

Jakarta 1 Februari 2015-Langit hitam pekat. Curah hujan yang terbilang stabil terus mengguyur sebagian kota jakarta hari ini, Minggu (1/2). Tak terkecuali di sepanjang Jalan Matraman-Salemba yang basah sejak pagi tadi.

Sesuai dengan prakiraan cuaca yang dilansir Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), hujan dari intensitas ringan sampai lebat akan membasahi Jabodetabek dari pagi sampai malam hari.

Di awal Februari, hujan seolah menghalangi aktivitas sebagian warga ibu kota. Mengingat hari ini merupakan akhir pekan, di mana sebagian warga akan meluangkan waktunya untuk bersantai di rumah bersama keluarga.

Warga Semper sudah kebanjiran,pemkot baru sibuk menurap Kali Gubuk

Jakarta 31 Januari 2015-Warga di RW 4 Kelurahan Semper Barat Cilincing,Jakarta Utara, selalu was-was bila musim penghujan tiba. Sebab tempat tinggal mereka, selalu jadi korban banjir bila curah hujan meningkat, seperti pada Jumat pekan kemarin.

Suhaimin (46), warga RT 16/4, Kelurahan Semper Barat menuturkan, akibat hujan deras hari itu, rumahnya kebanjiran dan istri serta dua anaknya terpaksa mengungsi ke salah satu masjid yang tidak jauh dari rumah mereka.

"Curah hujannya tinggi, kali di sini ngak maksimal juga. Makanya ketinggian air capai satu meteran," ungkap Suhaimin kepada wartawan, Kamis.

Terendamnya rumah Suhaimin, membuat barang-barang berharga miliknya ikut hanyut. "Beberapa barang hanyut. Saya harap pemerintah mampu memecahkan masalah ini dengan segera. Musim hujan belum berakhir loch," harapnya.

Sementara itu, Lurah Semper Barat, Muhammad Iqbal, mengakui ketinggian air yang terjadi karena pengerjaan turap di Kali Gubuk Genteng belum rampung. Dirinya menuturkan, pada tahun 2012, penurapan pernah dilakukan, namun harus terhenti tahun 2013.

Dikatakan Iqbal, dirinya pernah melakukan coba mengalihkan laju air ke sebuah rawa yang tak jauh dari pemukiman. Namun, curah hujan yang tinggi Jumat kemarin, tidak mampu menampung air tersebut.Selain itu, aliran air dari Kali Gubuk Genteng yang bermuara ke Kali Cakung belum maksimal karena lebarnya menyusut. Dari lebar 5 meter, kini menyusut menjadi 1 meter.

Yakin Maulana tewas dianiaya.Ayah laporkan petugas ke Propam

Jakarta 3 Februari 2015-Merasa curiga dengan penyebab kematian anaknya, Maulana Rusadi, Sumardi Harta melaporkan Polres Bantul ke Polda DIY atas dugaan penganiayaan yang menyebabkan kematian anaknya,

Dia merasa ada yang janggal dari keterangan polisi tentang penyebab kematian anaknya. Melihat luka lebam pada muka dan bagian belakang kepala, dia tidak yakin jika itu luka akibat jatuh karena melompat keluar dari mobil.

"Kata temannya dimasukkan ke mobil Xenia atau Avanza, gimana mau melompat. Lukanya juga lebam hitam di muka dan kepala belakang, seperti bukan luka jatuh," katanya pada wartawan saat mengantar jenazah anaknya ke Instalasi Kedokteran Forensik RS Sarjito untuk di otopsi, Selasa.

Tidak hanya luka, proses penangkapan terhadap korban pun juga dinilai bibi korban janggal. Dia mempertanyakan kenapa harus berhenti di tengah jalan menuju kantor polisi dan dibawa dalam kondisi mata ditutup.

"Prosedurnya seharusnya seperti apa? Kami tidak tahu apa benar tuduhannya, tapi kenapa pakai berhenti di jalan, kenapa ditutup matanya," ujarnya.

Sementara itu Kabid Humas Polda DIY,AKBP Anny Pujiastuti mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti laporan tersebut sesuai dengan prosedur. Jika benar ada oknum polisi yang terlibat, maka pihak Propam akan menyelidiki.

Diduga dianiaya polisi, Maulana meninggal dengan muka lebam

Jakarta 1 Februari 2015-Maulana Rusadi (23) warga Getak, Sumberagung, Moyudan, Sleman meninggal setelah dirawat selama sepuluh hari di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta, Minggu (1/2) sekitar pukul 09.15 Wib.

Penyebab kematian Maulana pun masih menjadi teka-teki bagi pihak keluarga. Pasalnya, saat dilarikan ke rumah sakit Maulana dalam kondisi luka lebam bagian muka dan kepala belakang.

Menurut Bibi korban, Suhartinah dia mendapat informasi dari polisi melalui ibu korban, korban ditangkap polisi lalu dipukuli oleh polisi. Kejadian tersebut bermula ketika korban sedang berada di rumah temannya, tiba-tiba di datangi polisi, lalu disekap dan dimasukan dalam mobil.

"Kata polisi dia ngejambret, terus ditangkap, sewaktu ditangkap pakai mobil dia loncat dari mobil, jadi kemudian dilarikan ke rumah sakit," katanya pada wartawan di Instalasi Kedokteran Forensik RS Gatot subroto, Selasa (3/1).

Namun ketika Suhartinah melihat luka korban, dia merasa curiga. Karena luka lebam seperti itu tidak mungkin akibat jatuh dari mobil.

"Kalau temannya dia yang juga ikut disekap cerita mata mereka ditutup terus dinaikkan ke mobil. Saat di mobil dia dengar Maulana jerit-jerit dianiaya, sekitar setengah kemudian dia nggak dengar lagi suara Maulana," jelasnya.

Pihak keluarga korban pun mengaku kecewa, pasalnya saat dibawa ke rumah sakit, keluarga tidak diberi kabar. Baru sehari setelah di rumah sakit, dihubungi oleh polisi.

KPK hadiri sidang yang diajukan calon Kapolri Komjen Budi Gunawan

Jakarta 7 Februari 2015-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal menghadiri sidang sidang praperadilan yang diajukan calon Kapolri Komjen Budi Gunawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 9 Februari 2014.

Menurut Kepala Biro Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha, dalam sidang yang diketua hakim Serpin Rizaldi tersebut, pihaknya akan diwakili biro hukum KPK.

"KPK yang diwakili biro hukum akan hadir dan siap untuk memberikan argumentasi-argumentasi untuk menjawab gugatan," ujar Priharsa Nugraha saat dikonfirmasi, Jakarta, Sabtu (7/2/2015).

Tak hanya sekadar datang, KPK juga akan menjelaskan mengenai penetapan Kalemdikpol Komjen Polisi Budi Gunawan sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi terkait rekening tidak wajar yang selama ini dianggap tidak sesuai prosedur hukum.

"KPK sangat yakin terhadap proses hukum yang telah dilakukan. Dan itu sudah sesuai dengan prosedur dan perundangan. Tapi soal menang atau tidak kan tergantung hakim," kata dia.

Sidang praperadilan yang diajukan Budi Gunawan pada Senin 2 Februari 2014 di Pengadilan Jakarta Selatan ditunda. Sebab, KPK sebagai pihak termohon tidak menghadiri panggilan sidang.

Karena tidak adanya perwakilan KPK, maka pihak Budi Gunawan melalui kuasa hukumnya belum membacakan permohonan yang di dalamnya mempermasalahkan penetapan tersangka.

Komjen Pol Budi Gunawan diduga menerima hadiah atau janji pada saat menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir Deputi SDM Mabes Polri periode tahun 2003 2006. Budi Gunawan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b, Pasal 5 ayat 2, Pasal 11 atau Pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Ahok Belum Tanda Tangani SK Gubernur Penurunan Tarif Angkot

Jakarta 31 Januari-Surat Keputusan (SK) perihal penurunan tarif angkutan umum masih belum ditandatangani Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Sehingga kebijakan penurunan tarif belum dapat direalisasikan.

"(SK penurunan tarif) Belum masuk ke meja saya. Organda (Organisasi Angkutan Darat) sudah kirim dan saya minta Sekda tindaklanjuti tapi belum sampai ke saya," kata Basuki, di Balaikota, Senin. 

Sementara itu pada kesempatan berbeda Ketua Organda DKI Shafruhan Sinungan menjelaskan masih menunggu penandatanganan SK Gubernur itu, supaya penurunan tarif angkutan umum di Ibu Kota bisa segera berlaku. 

Saat ini kewenangan penurunan tarif sudah ada di Dishub dan Gubernur, berdasarkan hasil rapat yang telah dilakukannya. 

"Ini sudah dibahas bersama dengan Dinas Perhubungan (Dishub). Mudah-mudahan hari ini ditandatangani Pak Gubernur supaya bisa berlaku besok," kata Shafruhan. 

Sekadar informasi, Organda bersama Dishub DKI sudah menghasilkan tarif baru angkutan umum di Jakarta seusai penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Dari hasil rapat itu menghasilkan penurunan tarif sebesar Rp 500. 

Adapun beberapa tarif yang disesuaikan seperti tarif bus sedang AC dari Rp 7.500 menjadi Rp 7.000, bus besar AC dari Rp 9.500 menjadi Rp 9.000 dan bus kecil tetap Rp 4.000. Kemudian bus non-AC seperti Kopaja, Metromini, PPD, dan lainnya tidak turun.

Khusus untuk angkutan umum taksi tidak ada perubahan tarif karena tarif taksi terdapat dua pilihan, yakni tarif atas dan tarif bawah. 

Batas tarif bawah flag fall Rp 7.500 dan km selanjutnya Rp 4.000 dan waktu tunggu per jam Rp 45.000. Lalu, tarif atas flag fall Rp 8.000 dan km selanjutnya Rp 4.600 dan waktu tunggu per jam Rp 45.000. 

Meski dilarang, pedagang dipasar imprest masih jual apel berbakteri

Jakarta 7 Februari 2015-Apel asal Amerika Serikat jenis Granny Smith dan Gala diduga kuat tercemar bakteri Listeria Monocytogenes. Namun, apel tersebut masih beredar di pedagang eceran di Banda Aceh dan sekitarnya.

Padahal sejumlah negara seperti Malaysia sudah mulai menarik dari pasaran. Demikian juga sudah dilarang oleh Kementerian Perdagangan serta Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag). Bahkan Pemerintah sudah pernah melakukan operasi pasar bersama Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM).

seorang penjual buah di Keutapang, Kabupaten Aceh Besar yang berada di pinggir kota Banda Aceh masih menjual buah apel berwarna hijau dan kekuning-kuningan ini.

"Kami sudah tahu ini sudah dilarang, tetapi ini barang lama yang belum habis terjual, makanya tetap kami jual, kalau tidak, rugi kami," kata penjual buah, pasar imprest, Minggu (1/2).

Menurutnya, setelah isu apel jenis Granny Smith dan Gala tercemar bakteri listeria, omzet mereka turun drastis. Bahkan tak terkecuali hingga apel jenis lain ikut tidak laku. Meskipun apel yang dipasok dari dalam negeri.

"Omzet jualan apel kami sekarang turun sampai 50 persen, karena apel jenis lainnya pun ikut tidak laku," tegasnya.

Pihaknya mengaku tak keberatan jika pemerintah ingin menarik buah apel jenis Granny Smith dan Gala yang diduga tercemar bakteri listeria. Asalkan, pemerintah mau memberi ganti rugi.

Permintaan apel Malang naik pasca larangan impor Granny Smith & Gala

Jakarta 6 Februari 2015-Pelarangan impor apel jenis Granny Smith dan Gala asal Amerika oleh Kementerian Perdagangan membawa dampak positif bagi pedagang Apel dipasar induk kramat jati jakarta. Akibat keputusan tersebut, permintaan pasar apel mengalami peningkatan hingga kesulitan barang.

Para pedagang mengaku harus berburu apel hingga ke wilayah Kabupaten Malang dan Pasuruan demi memenuhi permintaan. Namun tetap saja, permintaan pasat belum bisa terpenuhi.

"Permintaannya memang naik pesat, berapapun jumlah barang selalu terkirim. Saya kirim sekitar 5,5 ton setiap hari," kata Maria, pedagang apel di Pasar Besar Kota Batu, Jumat(6/2).

Maria sendiri mengaku memiliki apel di lahan seluas 3 hektare, selain membeli hasil panen dari petani. Hasil dari kebunnya sekitar 35 ton yang dipanen setiap enam bulan sekali.

Selama ini Maria mengirim barang ke sejumlah daerah, di Jawa Timur maupun luar pulau. Barang-barang dikirim melalui ekspedisi ke Bali, Lombok, Pontianak, Solo, dan Yogyakarta.

Sejak muncul larangan impor apel Amerika, Maria mengaku kesulitan memenuhi permintaan. Setiap hari ada telepon permintaan tetapi banyak yang masih belum bisa dipenuhi.

"Ada peningkatan sekitar 30 persen, tapi tidak semua permintaan bisa terpenuhi, karena tergantung stok," katanya.

Beberapa daerah sekitar Batu yang menjadi sasaran untuk mendapatkan apel biasanya dari Nongkojajar, Kabupaten Pasuruan, serta Pujon dan Tumpang di Kabupaten Malang.

Produksi Apel Batu menurutnya terus mengalami penurunan dan tidak lagi sebanyak tahun 90-an.

Penghapusan UN Justru Memperburuk Pendidikan di Indonesia

Jakarta 2 Februari 2015-Anggota Badan Nasional Standar Pendidikan (BSNP), Teuku Ramly Zakaria, memastikan bila Ujian Nasional (UN) dihapuskan, justru akan memberikan dampak buruk pada dunia pendidikan di Indonesia. Sebab, apabila dihapus, tidak ada instrumen yang menjadi tolak ukur kemajuan pendidikan.

Kalau tidak ditentukan demikian, semua sekolah meluluskan 100 persen siswanya. Ini berbahaya," ujar Teuku dalam diskusi Polemik yang digelar di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (5/10/2013).

Teuku menjelaskan, justru dengan instrumen UN sebagai standar kompetensi kelulusan, dapat menjadi stimulus kepada semua pihak, baik dari Pemerintah, guru sampai siswa untuk mempersiapkan diri untuk menjadi lebih baik.

"Mendorong guru untuk mengajar secara baik. Mendorong siswa agar belajar dengan baik dan mendorong Dinas Pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan," tutur Teuku.

Sementara, Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Golkar, Zulfadli menegaskan sebaiknya pemerintah memberikan kewenangan yang maksimal kepada BNSP sebagai lembaga yang independen menyelenggarakan UN.

"Harusnya kan dilaksanakan oleh lembaga mandiri, profesional dan tidak ada campur tangan pemerintah. Tapi ini BNSP malah dikebiri. Jadi belum perjalan," ucap Zulfadli.

UN Dihapuskan

Jakarta 30 Januari 2015-Pengamat Pendidikan Doni Koesoema mengatakan, Ujian Nasional (UN) memang harus dihapuskan karena secara konsep dan praktis tidak membantu peningkatan kualitas pendidikan. Adanya UN tidak meningkatkan kepandaian anak-anak.

Pemerintah, ujar Doni, harus mendesain sistem evaluasi pendidikan sesuai dengan perkembangan mutakhir terkait riset tentang proses belajar individu. "UN tidak dibutuhkan untuk kelulusan," ujarnya, di Jakarta, Kamis, (27/11).

Namun UN memang dibutuhkan untuk pemetaan saja. Kelulusan siswa sebaiknya diserahkan pada guru dan sekolah.

Lebih baik pemerintah sekarang fokus pada peningkatan kualitas layanan pendidikan. Menyediakan pelatihan bagi guru yang efektif, mengajak guru membuat soal-soal berkualitas dengan banyak variasi dan metode.

Diharapkan kriteria kelulusan sekolah bisa semakin baik ke depan. "Komponen penentu kelulusan sebaiknya  nilai-nilai  akademis, sikap dan perilaku siswa," kata Doni.

Kemendag Temukan Pakaian Bekas Mengandung 261 Ribu Bakteri

Jakarta 2 Februari 2015-Peredaran pakaian bekas dinilai semakin mengkhawatirkan. Pasalnya pakaian tersebut berpotensi menimbulkan beragam penyakit jika terus dibiarkan.

Menindaklanjuti hal ini, Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan Widodo mengaku pihaknya telah merampungkan hasil uji laboratorium yang dilakukan pada 25 sampel pakaian bekas dari Pasar Senen, Jakarta Pusat.

"Ada 25 pakaian yang diambil di sekitar Senen, terdiri dari pakaian anak, pakaian wanita, pakaian prian, remaja, jeans. Kita pisahkan 5 kelompok. Setelah uji lab selama 1 bulan, telah selesai 2 hari lalu," ujarnya di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Sabtu (31/1/2015).

Dari hasil uji laboratorium tersebut, diketahui bahwa pakaian-pakaian tersebut mengandung 216 ribu pergerakan koloni bakteri mikro biologi.

"Saat dipisahkan saja tangan sudah gatal-gatal. Potensi penyakitnya seperti gatal-gatal, diare, penyakit saluran kelamin," lanjut dia.

Selain itu, maraknya peredaran pakaian bekas impor ini juga dinilai telah merusak martabat bangsa. Karena bisa saja Indonesia akan dianggap sebagai tempat penampungan pakaian-pakain bekas dari negara lain.

"Dengan masuknya impor pakaian bekas, ini merusak martabat bangsa. Ini kenapa pakai bekas bisa masuk ke Indonesia? Konsumen juga belinya dengan tenang dan tidak tidak ada rasa khawatir," tandasnya.

Baju Bekas Impor Hantam Industri Garmen RI

Jakarta 1 Februari 2014 HardNews-Selain memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan pemakainya, baju bekas yang dijual di pasaran juga membawa dampak negatif bagi dunia usaha di dalam negeri, khususnya industri skala kecil dan menengah di sektor garmen.

Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat mengatakan semakin maraknya peredaran pakaian bekas di Indonesia membuat industri garmen lokal kesulitan untuk perkembang.

"Dari sisi ekonomi, IKM hanya tumbuh 8 persen, yang seharusnya 20 persen tumbuhnya tiap tahun. Sementara 12 persen pertumbuhan IKM tergerus oleh pakaian bekas," ujarnya di Jakarta, seperti ditulis Sabtu (7/2/2015).

Dia menjelaskan, minimnya pertumbuhan industri garmen lokal juga salah satunya disebabkan oleh pasar garmen yang direbut oleh baju bekas tersebut.

"Kenapa tidak tumbuh? karena memang pangsa pasarnya diambil alih oleh baju bekas," lanjutnya.

Selain itu, tidak tumbuhnya industri garmen ini membawa dampak yang lebih luas yaitu kurangnya penyerapan tenaga kerja. Menurut Ade, dalam satu IKM garmen saja setidaknya mampu menyerap 10 orang tenaga kerja.‬

‪"Kalau sampai 12 persen IKM tidak tumbuh berapa ribu IKM dan berapa ratus ribu tenaga kerja yang tidak mendapatkan pekerjaannya. Kita harus berpikir bahwa menggunakan barang Indonesia berarti kita mempekerjakan saudara kita, mempekerjakan adik kita, sepupu kita dan lainnya," tandasnya.

Penjualan Tiket di Bandara Telah Ditiadakan

Jakarta 7 Februari 2015  HardNews-Sebagai tindak lanjut dari edaran Menteri Perhubungan Nomor: HK.209/I/16/PHB.2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Peningkatan Layanan Publik di Bandar Udara Seluruh Indonesia, mulai tanggal 15 Februari 2015, Bandara I Gusti Ngurah Rai akan meniadakan fasilitas layanan penjualan tiket di gedung terminal.

“Pemberlakuan peniadaan tempat penjualan tiket di gedung terminal baru akan diterapkan tanggal 15 Februari 2015. Ini sebagai tindak lanjut edaran Mentri Perhubungan,” ujar General Manager PT. Angkasa Pura I (Persero) Herry A.Y. Sikado, Tuban, Badung, Bali, Sabtu(7/2/2015).

Herry juga menyampaikan, dalam surat edaran tersebut Menteri Perhubungan juga secara khusus meminta para pengelola Bandara untuk melarang penggunaan taksi yang tidak terdaftar. Bandara juga diminta memberlakukan larangan merokok di area sisi udara (air side) dan di ruangan yang mempunyai akses ke sisi udara.

“Imbauan untuk menggunakan taksi resmi bandara dan larangan merokok di area sisi udara sudah kami terapkan. Sebelumnya kami juga telah berkoordinasi dengan pihak Otoritas Bandara Wilayah IV dan seluruh airline yang beroperasi di Bandara I Gusti Ngurah Rai,” tambahnya.

Meskipun akan menghilangkan layanan penjualan tiket, pengelola bandara akan tetap menyediakan ruang Customer Service Airline. Ruang ini fungsinya akan tetap digunakan untuk melayani kebutuhan para calon penumpang yang akan melakukan prosesrefund (pengembalian uang jika batal berangkat), reschedule(penjadwalan ulang) atau reroute (perubahan rute).

“Pada kesempatan ini, kami mengimbau agar masyarakat yang membutuhkan tiket perjalanan udara agar dapat langsung mendatangi kantor masing-masing airline atau travel agentterdekat,” ujarnya.

Bambang Widjojanto Selaku Ketua KPK Memenuhi Panggilan Sebagai Tersangka

Jakarta 3 Februari 2015 HardNews-Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto akan memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai tersangka di Bareskrim Polri, Selasa (3/2/2015). Bambang berangkat dari Gedung KPK, Jakarta, sekitar pukul 11.25 WIB.

Sebelum berangkat ke Mabes Polri, Bambang sempat berbicara di halaman Gedung KPK. Bambang didampingi Ketua KPK Abraham Samad dan dua Wakil Ketua lainnya, yakni Zulkarnain dan Adnan Pandu Praja.

Hadir pula para pengacara Bambang dan para pegawai KPK. Mereka memberi dukungan kepada Bambang. Satu tangkai bunga diberikan pegawai KPK kepada Bambang.

"Saya pergi untuk kembali (ke Gedung KPK). Jadi, jangan dibikin serius," kata Bambang melalui alat pengeras suara disambut riuh tepuk tangan para hadirin.

Bambang mengaku tidak khawatir dengan proses hukum di Bareskrim Polri lantaran dirinya didampingi para pengacara hebat. Salah satu pengacara yang mendampingi Bambang ialahNursyahbani Katjasungkana.

"Jadi, saya aman didampingi orang-orang luar biasa," kata Bambang.

Bambang ditangkap polisi pada Jumat (23/1/2015) sekitar pukul 07.30 di Depok, Jawa Barat. Malam harinya, Bambang dinyatakan ditahan setelah dijadikan tersangka dan diperiksa dalam kasus dugaan mengarahkan saksi memberikan keterangan palsu di sidang sengketa Pemilu Kepala Daerah Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, tahun 2010.

Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komesaris Jendral Budi Waseso Masuk Dalam Daftar Calon Kepala Polri

Jakarta 4 Februari 2015 HardNews-Nama Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Budi Waseso masuk dalam daftar bursa calon kepala Polri yang diajukan oleh Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Budi dinilai sudah mencukupi untuk dijadikan sebagai calon bersama tiga jendreal bintang tiga lainnya.

Adrianus menjelaskan, nama Budi Waseso masuk lantaran dianggap mencukupi dalam hal syarat, yakni menjadi jenderal bintang tiga. Adapun Budi ditunjuk sebagai Kabareskrim Polri setelah Komjen Suhardi Alius dimutasi menjadi Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional sesaat setelah Jenderal Sutarman dicopot dari jabatan Kapolri.

Adrianus memastikan ada empat nama calon kepala Polri yang diajukan Kompolnas kepada Presiden. Ada perubahan nama dibanding daftar yang akan diajukan Kompolnas saat kali pertama.

Awalnya, Kompolnas merekomendasikan empat nama, yakni Komjen Budi Gunawan (angkatan 1983), Komjen Dwi Priyatno (1982), Komjen Suhardi Alius (1985), dan Komjen Putut Bayu Seno (1984).

Kompolnas Meyatakan Presiden Joko Widodo Tidak Akan Melantik Komisaris Jendral Budi Gunawan Sebagai Kepala Polri

Jakarta 4 Februari 2015 HardNews-Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mengakui, Presiden Joko Widodo menyebut untuk tidak akan melantik Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai kepala Polri. Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Jokowi kepada Kompolnas sepekan lalu.

Adrianus kemudian menceritakan, kepastian itu didapat setelah Kompolnas bertemu dengan Kepala Negara pada pekan lalu. "Minggu lalu ya disampaikannya."

Lantaran Budi Gunawan batal dilantik, Kompolnas pun menyiapkan sejumlah nama pengganti. Nama-nama yang diajukan berasal dari kalangan jenderal bintang tiga.

Tim Independen

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Tim Independen atau Tim 9 untuk konflik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)-Kepolisian RI, Jimly Asshiddiqie, mengaku,telah menerima pesan singkat dari Ketua Tim Independen, Syafii Maarif, pada Selasa (3/2/2015) kemarin.

Dalam pesan tersebut, kata dia, Syafii menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo telah menghubunginya dan mengatakan akan membatalkan pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai kepala Polri.